bin tang!

Industrial Designer, Artist, & Eco-Politic Activist. This is my personal blog. hello! theme by cissysaurus
06
25
04
14
fuckyeahmarxismleninism:

1. unbridled capitalism, 2. socially responsible capitalism, 3. sustainable capitalism, 4. capitalism with a human face
Via Andy Taylor
03
29
02
24

Kanan kiri dan mengapa itu sudah tidak penting lagi

Pada beberapa saat yang lalu, terjadi sebuah penolakan atas diskusi buku Tan Malaka di perpustakaan C2O di Surabaya. Diskusi itu mestinya diadakan pada pukul 19.00 malam sebelum kelangsungannya dicegah oleh polisi setempat. Dengan alasan keamanan dari pihak pemrotes yang diduga dari ormas agama FPI. Dimana sesaat kemudian para anggota FPI ini menduduki pintu masuk perpustakaan untuk memastikan bahwa diskusi ini tidak berlangsung.

Para anggota FPI ini berargumen bahwa diskusi tentang komunisme dan faham ke-kirian semestinya diadakan di forum akademik seperti universitas. Tapi entah kenapa sejauh ini belum ada yang mempermasalahkan forum ideologi kanan seperti kapitalisme dan neo-liberalisme untuk diadakan kapan saja dan dimana saja. Ini membuktikan bahwa masih ada partisi-partisi yang membelah publik menjadi banyak kubu. Selain kubu ideologi politik kanan dan kiri, ada banyak cara untuk membuat sebuah kelompok dalam masyarakat merasa lebih baik dari kelompok lainnya. Suku, agama, ras, almamater, hingga tim sepak bola ibarat menu makanan instan yang siap dipilih oleh media disaat publik sedang bersatu.

Konflik horizontal ini sudah menghabiskan energi publik untuk memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya bersifat tidak pasti. Karena ia berbasis ‘ide’. Ide tidaklah riil. Negara adalah ide, hari, jam, tanggal adalah ide. Ide tidak dapat dipegang, dilihat, atau dirasakan secara langsung. Anda tidak bisa melihat garis batas negara Indonesia dengan Malaysia di hutan kalimantan, garis ini adalah garis imajiner, hanya ada di pikiran anda. Perihal ide mana yang lebih baik tidak akan kunjung selesai jika diperdebatkan. — Sayangnya institusi pendidikan kita justru menggencarkan budaya debat, bukan musyawarah.—

Bandingkan dengan sesuatu yang riil yang terjadi pada rakyat, seperti lapar, karena belum makan; lelah karena bekerja seharian; sakit, meninggal dipinggir jalan karena tidak mampu membayar pengobatan. Inilah yang seharusnya jadi topik pembicaraan publik dan media. Karena lapar dan sakit dapat dirasakan oleh tubuh fisik manusia, dan membiarkan beberapa orang merasakan ini selagi kelompok lainnya bermandikan kemewahan bukanlah cerminan dari semangat kewargabumian.

Coba kita tinjau agama atau filsuf mana yang mengatakan “kemiskinan adalah destinasi umat manusia”. Tidak ada. Semua ideologi diciptakan untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Dan entah kebetulan atau tidak, kita memvisualisasikan ‘taraf hidup yang baik’ dengan cara yang relatif sama. Jadi kita sebenarnya memiliki standar moral yang sama, baik kita marxist atau keynesian.

Tetapi para oligarks dengan perusahaan media mereka dengan sengaja membiakkan perdebatan ini. Karena semakin publik terpartisi dengan perbedaan, semakin mudah untuk mengendalikannya. Jika publik tidak sepakat dalam suatu hal, secara natural publik akan memasuki mode ‘confusion’, atau status ‘need assistance’. Dalam kondisi ini, publik akan mengharapkan sebuah sosok yang mampu menjembatani perbedaan diantara mereka.

Dalam kondisi ini, beberapa orang akan mengajukan diri sebagai pemimpin. Sayangnya, dengan sistem partai saat ini orang yang lolos seleksi untuk menjadi pemimpin cenderung adalah orang yang memiliki ‘kapital’. —Kapital dalam istilah finansial berarti modal. Dan dalam dunia bisnis, jika anda memiliki kapital, anda harus mendapatkan ‘capital gain’, atau pendapatan dari modal.— 

Jadi yang mereka lakukan sebenarnya bukan berkompetisi untuk menjadi pemimpin terbaik bagi negeri. Tetapi bersaing untuk menaiki tangga menuju strata ekonomi teratas. Ini adalah strata ekonomi yang sangat tinggi, stinggi planet pluto, karena itu mereka dipanggil plutokrat. Kelas ini tidak mungkin mampu anda capai hanya dengan mengandalkan gaji bulanan. Capital gain didapatkan dari investasi dan aktivitas bisnis atau finansial mereka. Dimana bagi rakyat biasa untuk mendapatkan kapital, harus meminjam miliaran rupiah dari bank, menjadi inovator semacam Mark Zuckerberg, atau mencari orang tua asuh yang berasal dari kelas ekonomi tersebut. Yang artinya tidak ada kesempatan bagi rakyat yang bekerja di sektor riil, atau diluar sektor finansial.

Untuk mendapatkan suara, para oligarks tinggal memanfaatkan showbiz mereka. Memasang iklan di tv dan surat kabar bukanlah masalah, karena toh itu perusahaan mereka. Calon pemimpin dari partai lain juga boleh memasang iklan, asal mereka membayar full price. Bisnis adalah bisnis kawan. —Semua itu dilakukan sembari mengatakan pada publik bahwa semua baik-baik saja melalui program hiburan mereka—. Kemudian menyisihkan sedikit dari kapital mereka untuk membangun armada kendaraan berlogo partai yang mampu menjangkau pelosok negeri. 

Dan karena energi publik habis untuk memperdebatkan ideologi politik, publik sulit untuk berfikir kritis dalam momen-momen krusial seperti pemilu. Akhirnya publik memilih secara acak, atau mencari serigala mana yang taringnya paling tumpul dari serigala lainnya. Tanpa menyadari bahwa pemilu hanyalah ilusi yang memberi kesan seakan-akan publik memiliki pilihan. Publik tak lagi mampu berfikir jernih untuk kemudian mencari metode alternatif lain dalam mencari calon pemimpin.

image

'Whatever party they claim to represent in the day, at night they show their true colours and all go to the same party.’ - Russell Brand

Kemudian yang terjadi setelah mereka menjadi pemimpin adalah… Tidak akan terjadi apa-apa. Ekonomi akan terus memburuk bagi kita, —karena sistem ekonomi saat ini memang tidak didesain untuk kelas menengah kebawah.— Mereka akan diam saja dan menganggap bahwa menjadi presiden adalah pekerjaan di hari senin sampai jumat. Sabtu minggu untuk bermain instagram. Tetapi mereka mendapat keuntungan banyak. Lewat ekspansi bisnis, persenan dari hasil menjual perusahaan dalam negeri, upeti dari gubernur yang menjual sumber daya alam ke perusahaan asing, persenan dari proyek pembangunan sesuatu yang tidak dibutuhkan, dll. Di Brazil, pemerintah lebih memilih untuk membangun stadion daripada rumah sakit, semua demi capital gain yang didapat dari piala dunia. Jadi kita ini tidak lagi dipimpin oleh pemerintah, tetapi oleh orang kaya. Pemerintah hanya menjadi boneka yang mengais serpihan yang jatuh dari transaksi plutokrat-plutokrat ini.

Karena kesenjangan ekonomi inilah, proses pemilihan ideologi negara tidak pernah ada di tangan rakyat kecil. Tetapi selalu diwarnai dengan konflik fisik antar sesama rakyat kecil. Sering kali antar dua kubu. Kubu yang termanipulasi oleh bujuk rayu plutokrat (kebanyakan dalam bentuk uang, ya termasuk polisi) dengan kelompok yang merasa ada yang salah dengan pemerintah, tetapi tidak tahu di bagian mana. Sedangkan para intelektual diam di universitas, tidak memiliki cukup keberanian dan kepedulian untuk memulai perubahan. — mungkin yang kita sebut intelek selama ini tidak cukup intelek untuk memahami kondisi ini secara komprehensif, mereka sepertinya terlalu sibuk mejilat pantat untuk menjadi dekan dan rektor. Kita harus mengubah standar intelektualitas cendekiawan domestik. —

imageImage courtesy of wpmedia

Karena itu pula, apapun ideologinya, baik itu di negara komunis seperti di Cina, Rusia, Korea Utara atau negara kapitalis liberalis seperti AS, Inggris, belum ada pemerintah yang mau menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sosial dengan tegas. AS, sebagai negara yang disebut adidaya, sedang mengalami penurunan besar-besaran dalam jumlah masyarakat kelas menengahnya. Semakin banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji, tidak memiliki tabungan, dan untuk membuat mereka bangkrut, hanya membutuhkan satu kali kejadian mobil mogok.


Jika pemerintah kita masih mengacu pada negara semacam itu, harapan apa yang kita punya dari mereka? Kecuali kalau publik mampu melepas sekat partisi dan mulai berdiskusi satu sama lain belajar dari sejarah. Karena plutokrasi dan kesenjangan ini sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, malah membentuk pola rutin yang memuncak sekali dalam beberapa dekade, dengan kejadian besar setiap satu abad. Rutinitas ini tidak akan berhenti jika publik masih tersekat-sekat dan memperdebatkan hal sepele yang tidak penting.

Jadi untuk apa memperdebatkan ideologi kanan atau kiri disaat dunia terbelah menjadi atas dan bawah.

Bintang, 2014

01
03
12
26

How Economic Disparity Changes The Urban Landscape

image

By Bintang Putra
December 26, 2013

In many regions, urban areas serve as containers for a highly diverse types of inhabitants. Mainly because it attracts trans-regional migrants who brought over various social background and traditions. However, these heterogeneity is less likely to be seen in the economical aspect of urban populace. 

During recent years, we have been witnessing a gradual magnification of economic disparity. This phenomenon emphasises only the two ends of economic class; poor and rich. While the middle class communities are decreasing significantly. Although happening globally, the effect of this phenomenon is felt mostly in the urban community. 

Severe financial contrast in a densely populated areas can potentially turn into various urban crises. One of the observable symptom is the rapid change of urban landscape. Where many of the pre-existing urban settlements and public spaces have been effortlessly replaced by profit-oriented facilities.

image

Hotels, elite apartments and commercial centres have been emerging steadily and almost constantly during past couple of decades. These for-profit facilities are less preferred by the locals mostly due to their financial insufficiency. Resulting in the increasing number of empty housing and elite apartments  that serves for investment purposes — in the city centres.

This phenomenon triggers the necessity for permanent urban settlers to relocate to suburbia. But on the other hand, groups of migrant workers from rural areas demand an affordable rent which is only available in the community built urban settlements.

Therefore, the decrease in size of urban kampung is inevitable. And the state of temporary stay of the migrant worker would render the kampungs more vulnerable to foreign acquisition. Because the short term occupancy can potentially weaken the social integration and environment belongingness of each inhabitants.

If not mediated carefully, kampung  will eventually shrink and evolve into a slum, or in the worst scenario, cease to exist. The loss of community-developed manifestations such as this, can only aggravates the extinction of various culture, traditions, and indigenous sovereignty that once represents unique characters of every city in Asia.

image

12
26

New Study Exposes Flood of Dark Money Feeding Climate Change Denial | EcoWatch Drexel University | December 23, 2013 10:09 am | Comments, ecowatch.com
Cli­mate Change
By Robert J. Bru­elle, PhD
A new study con­duct­ed by Drex­el Uni­ver­si­ty envi­ron­men­tal soci­ol­o­gist Robert J. Brulle, PhD, expos­es the orga­ni­za­tion­al under­pin­nings and funding behind the powerful climate changecountermovement. This study marks the first peer-reviewed, comprehensive analysis ever conducted of the sources of funding that maintain the denial effort.
Through an analysis of the financial structure of the organizations that constitute the core of the countermovement and their sources of monetary support, Brulle found that, while the largest and most consistent funders behind the countermovement are a number of well-known conservative foundations, the majority of donations are “dark money,” or concealed funding.
The data also indicates that Koch Industries and ExxonMobil, two of the largest supporters of climate science denial, have recently pulled back from publicly funding countermovement organizations. Coinciding with the decline in traceable funding, the amount of funding given to countermovement organizations through third party pass-through foundations like Donors Trust and Donors Capital, whose funders cannot be traced, has risen dramatically.
Brulle, a professor of sociology and environmental science in Drexel’s College of Arts and Sciences, conducted the study during a year-long fellowship at Stanford University’s Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. The study was published Friday in Climatic Change, one of the top 10 climate science journals in the world.
The climate change countermovement is a well-funded and organized effort to undermine public faith in climate science and block action by the U.S. government to regulate emissions. This countermovement involves a large number of organizations, including conservative think tanks, advocacy groups, trade associations and conservative foundations, with strong links to sympathetic media outlets and conservative politicians.
“The climate change countermovement has had a real political and ecological impact on the failure of the world to act on the issue of global warming,” said Brulle. “Like a play on Broadway, the countermovement has stars in the spotlight—often prominent contrarian scientists or conservative politicians—but behind the stars is an organizational structure of directors, script writers and producers, in the form of conservative foundations. If you want to understand what’s driving this movement, you have to look at what’s going on behind the scenes.”
To uncover how the countermovement was built and maintained, Brulle developed a listing of 118 important climate denial organizations in the U.S. He then coded data on philanthropic funding for each organization, combining information from the Foundation Center with financial data submitted by organizations to the Internal Revenue Service.
The final sample for analysis consisted of 140 foundations making 5,299 grants totaling $558 million to 91 organizations from 2003 to 2010. The data shows that these 91 organizations have an annual income of just more than $900 million, with an annual average of $64 million in identifiable foundation support. Since the majority of the organizations are multiple focus organizations, not all of this income was devoted to climate change activities, Brulle notes.
Key findings include:
Conservative foundations have bank-rolled denial. The largest and most consistent funders of organizations orchestrating climate change denial are a number of well-known conservative foundations, such as: the Searle Freedom Trust, the John William Pope Foundation, the Howard Charitable Foundation and the Sarah Scaife Foundation. These foundations promote ultra-free-market ideas in many realms.
Koch and ExxonMobil have recently pulled back from publicly visible funding. From 2003 to 2007, the Koch Affiliated Foundations and the ExxonMobil Foundation were heavily involved in funding climate-change denial organizations. But since 2008, they are no longer making publicly traceable contributions.
Funding has shifted to pass through untraceable sources. Coinciding with the decline in traceable funding, the amount of funding given to denial organizations by the Donors Trust has risen dramatically. Donors Trust is a donor-directed foundation whose funders cannot be traced. This one foundation now provides about 25 percent of all traceable foundation funding used by organizations engaged in promoting systematic denial of climate change.
Most funding for denial efforts is untraceable. Despite extensive data compilation and analyses, only a fraction of the hundreds of millions in contributions to climate change denying organizations can be specifically accounted for from public records. Approximately 75 percent of the income of these organizations comes from unidentifiable sources.
“The real issue here is one of democracy. Without a free flow of accurate information, democratic politics and government accountability become impossible,” said Brulle. “Money amplifies certain voices above others and, in effect, gives them a megaphone in the public square. Powerful funders are supporting the campaign to deny scientific findings about global warming and raise public doubts about the roots and remedies of this massive global threat. At the very least, American voters deserve to know who is behind these efforts.”
This study is part one of a three-part project by Brulle to examine the climate movement in the U.S. at the national level. The next step in the project is to examine the environmental movement or the climate change movement. Brulle will then compare the whole funding flow to the entire range of organizations on both sides of the debate.
Brulle has authored numerous articles and book chapters on environmental science, and is a frequent media commentator on climate change. He co-edited Power, Justice and the Environment: A Critical Appraisal of the Environmental Justice Movement (2005) with David Pellow, and is the author of Agency, Democracy, and Nature: U.S. Environmental Movements from a Critical Theory Perspective (2000).
Brulle previously served as a commissioned officer in the U.S. Coast Guard for two decades. He received a doctorate in sociology from George Washington University, a master of science degree in natural resources from the University of Michigan, a master of arts degree in sociology from the New School for Social Research and a bachelor of science degree in marine engineering from the U.S. Coast Guard Academy.
11
12

terryivan8 asked - "Mas kalau ada waktu bahas tentang UMR yg terus naik, hubungannya sama nilai uang kita, dan yg bersinggungan dengan ini, hehe. Aku pengen tau perspektif Mas BIntang tentang hal ini :D"

Ayo, aku uda agak free skrg. Kemaren habis ada Kenta jadi baru bisa bales. Anytime is ok.

11
06

Benarkah kita memilih? (The Illusion of Choice)

Calon-calon yang disediakan kepada kita hanyalah sebuah ilusi yang membuat kita berfikir seakan-akan kita punya pilihan.

Bayangkan, mereka muncul di dalam partai diluar pengetahuan kita. Mereka terpilih menjadi pimpinan partai juga bukan pilihan kita. Tapi sekarang kita sudah tau cara yang mereka gunakan untuk memenangkan posisi dalam partai. Uang.

Yang bisa menjadi petinggi partai adalah mereka yang memiliki uang terbanyak. Yang memiliki perusahaan terbesar. Yang memiliki saham di banyak tempat, lebih gampang lagi jika mereka memiliki saham di perusahaan media. Tak pelak, yang kemudian menjadi politisi adalah berasal dari kalangan plutokrat yang tidak pernah merasakan sulitnya menjadi orang miskin. Mereka tidak punya rasa empati kepada rakyat. Perhatikanlah, apakah ada orang dari strata ekonomi menengah atau bawah yang pernah menjadi calon presiden?

Buckminster Fuller mengatakan dalam bukunya, politik itu sederhana. Di atas bumi, ada SDA, ada manusia. Sistem apapun yang menghalangi SDA untuk didistribusikan secara merata pada manusia, adalah sistem yang tidak dilandasi dengan niat baik dan tidak bertujuan mulia.

Kita tau sendiri kekayaan alam Indonesia seberapa besar. Tetapi jurang kesenjangan sosial semakin lama semakin dalam. Masih banyak rakyat kelaparan. Pendidikan tak terjangkau. Kelas menengah bahkan sudah tidak mampu membeli tempat tinggal, atau kebutuhan primer lain
tanpa berhutang pada bank. Yang mana hutang adalah penyebab utama kesenjangan sosial akibat inflasi berkepanjangan. Tapi disisi lain, kalangan elit politik dan plutokrat disibukkan dengan gaya hidup mewahnya.

Anda pribadi mungkin tidak merasakan kesulitan yang dialami rakyat miskin. Itu karena lingkup sosial anda berdandan seakan-akan mereka lebih kaya dari mereka yang sebenarnya. Berdandan dengan konsumerisme dan hedonisme demi kebahagiaan instan yang sementara. Tapi cobalah melihat dibalik lingkup sosial anda, coba kalkulasikan pendapatan rakyat miskin dengan biaya kebutuhan primer. Anda akan tercengang hanya dengan fakta bahwa mereka masih bisa bertahan hidup.

Kita pun juga sudah tau kekayaan alam kita pergi kemana. Freeport, Exxon mobil, Chevron, hanyalah beberapa dari ribuan perusahaan milik asing yang tersebar di tanah air. Ini bukan pilihan kita. Tapi para elit politik nyaman dengan keberadaan mereka. Karena sudah terjalin erat simbiosis mutualisme antara penyedia modal kampanye dengan penyedia akses kepada sumber daya alam.

Jadi sebelum ada calon yang mau menyelesaikan masalah yang paling mendasar seperti diatas (distribusi kekayaan alam yang merata), saya sarankan untuk tidak memilih. Karena dengan adanya pemilih, pemerintah akan memiliki alasan untuk melanjutkan sistem yang elitis ini. Dan perampokan SDA besar-besaran ini akan terus berjalan sampai anak kita tidak mampu membeli air bersih di tanah airnya sendiri. Yang mana jika masa itu datang, semua sudah terlambat.

Para politisi ini mungkin bertingkah seakan tidak ada alternatif, seakan ini semua masalah alami. Tetapi kitalah yang memutuskan akan ada alternatif atau tidak. Karena demokrasi sebenarnya mampu memberi kita sesuatu yang lebih baik dari ini. Perubahan tidak akan datang dari mereka. Tapi dari kita.

Bintang, 2013.

#MillionMaskMarch

10
23
adbusters:

The new iPad Air. (Thanks Heather Campbell!) http://ift.tt/1bbS1n2